Mengamankan Program Makan Bergizi Gratis melalui Konsolidasi Aparatur Negara

Foto: Mengamankan Program Makan Bergizi Gratis melalui Konsolidasi Aparatur Negara

Radarsuara.com - Oleh: Muhammad Sirod, Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur

“The capability to be well-nourished, to be healthy, and to avoid escapable morbidity is central to human freedom.” Kemampuan untuk memperoleh gizi yang cukup, hidup sehat, dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah merupakan inti dari kebebasan manusia. (Amartya Sen, peraih Nobel ekonomi 1998)

Pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menandai fase konsolidasi kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini menempatkan program gizi sebagai fungsi layanan publik yang dikelola melalui struktur aparatur negara, dengan konsekuensi administratif, fiskal, dan politik yang bersifat jangka panjang.

Keputusan ini memperjelas orientasi negara terhadap keberlanjutan program. Dengan basis kepegawaian formal, pemerintah meningkatkan biaya penghentian kebijakan. Program tidak lagi berada pada wilayah eksperimental atau berbasis proyek, melainkan pada rezim dan struktural negara yang menuntut kesinambungan anggaran dan kepastian organisasi. Secara perencanaan publik, ini adalah jawaban  mekanisme penguncian kebijakan untuk memastikan stabilitas lintas pemerintahan.

Dari sisi tata kelola, konsolidasi aparatur memperkuat rantai komando hingga tingkat operasional. Kepala SPPG yang berstatus PPPK menjadi titik kendali langsung negara dalam pelaksanaan layanan gizi. Struktur ini memudahkan standardisasi prosedur, pengumpulan data operasional, dan respons cepat terhadap gangguan distribusi maupun insiden keamanan pangan. Skala program yang luas menuntut kepatuhan prosedural dan konsistensi pelaksanaan, dua hal yang lebih mudah dicapai melalui hierarki administratif dibandingkan mekanisme relawan atau kontrak jangka pendek.

Penguatan fungsi akuntabilitas juga terlihat dari pembukaan formasi khusus bagi akuntan dan tenaga gizi. Penempatan akuntan di tingkat operasional mempersempit ruang diskresi fiskal dan meningkatkan kualitas pelaporan belanja. Dalam kebijakan dengan volume anggaran besar dan sebaran geografis luas, desain ini mengurangi risiko kebocoran melalui pengawasan berbasis kehadiran aparatur, bukan semata audit ex post.

Langkah ini sekaligus mengamankan posisi institusional Badan Gizi Nasional sebagai pengelola utama kebijakan gizi nasional. Dengan struktur pegawai yang besar dan fungsi layanan langsung, lembaga memperoleh legitimasi administratif dan daya tawar anggaran yang lebih kuat dalam ekosistem birokrasi. Secara politik kelembagaan, penguatan ini meningkatkan kemampuan koordinasi lintas kementerian serta ketahanan organisasi terhadap perubahan prioritas kebijakan.

Pilihan desain tersebut memiliki implikasi terhadap model kolaborasi. Peran negara menjadi dominan, sementara ruang partisipasi aktor non-negara cenderung terstandardisasi melalui kontrak dan prosedur. Konsekuensi ini mencerminkan preferensi kebijakan yang mengutamakan perbaikan kontinu dan kepastian hasil pada tahap awal implementasi.

Untuk program dengan jumlah penerima sangat besar, konsistensi operasional sering diprioritaskan dibandingkan variasi pendekatan lokal. Artinya, nantinya desain rantai pasok dan circular economy akan semakin mudah diwujudkan karena secara struktural sudah terbentuk.

Strategi pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan konsolidasi aparatur ini selaras dengan agenda penguatan negara dalam penyediaan layanan dasar yang dicanangkan dalam Asta Cita. Program makan bergizi ditempatkan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan melalui mekanisme administrasi yang terkendali. Pendekatan ini menghubungkan tujuan gizi dengan stabilitas kebijakan dan kapasitas negara sebagai pelaksana utama.

Ke depan, tantangan utama terletak pada menjaga keseimbangan antara kepatuhan administratif dan kualitas layanan gizi. Konsolidasi aparatur menyediakan fondasi stabilitas. Peningkatan mutu intervensi akan bergantung pada bagaimana struktur ini dimanfaatkan untuk pembelajaran kebijakan, penyesuaian standar, dan integrasi dengan sistem pangan lokal (circular economy) tanpa mengorbankan disiplin tata kelola. (*/Adv)

Komentar