Membaca Ulang Narasi “Growth without Prosperity”

Foto: Membaca Ulang Narasi “Growth without Prosperity”

Radarsuara.com - “Skills beget skills. Early investments have the highest returns.” — James J. Heckman (Peraih Nobel Ekonomi 2000)

Muhammad Sirod*)

Narasi “PEPS’s growth without prosperity” menguat dalam diskursus ekonomi Indonesia pascapandemi. Lembaga ini mempertanyakan Pertumbuhan produk domestik bruto yang stagnan di kisaran 5 persen, sementara proporsi kelas menengah menurun dan kelompok rentan meningkat. Dari kondisi tersebut muncul kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kemakmuran yang memadai bagi sebagian besar masyarakat.

Kesimpulan ini terdengar sederhana dan mudah dipahami, tetapi bermasalah jika dijadikan dasar evaluasi kebijakan. Ia menyatukan indikator makro, ukuran kesejahteraan rumah tangga, dan dinamika pasca krisis ke dalam hubungan kausal yang tidak sepenuhnya tepat. Saya terpaksa menyajikan pemahaman ulang atas narasi tersebut dengan menempatkan masalah utama Indonesia pada ketidaksinkronan pemulihan antara ekonomi makro dan ketahanan rumah tangga, bukan pada kegagalan pertumbuhan itu sendiri.

Ini penting untuk memahami arah kebijakan sosial pemerintahan Prabowo–Gibran melalui Asta Cita, khususnya tiga proyek besar yang sering dibaca sebagai kebijakan populis, tetapi sebenarnya dirancang untuk memperkuat fondasi ketahanan rumah tangga: makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis dan restrukturisasi ekosistem kesehatan, serta sekolah rakyat.

Makro Ekonomi vs Pemulihan Ekonomi Rumah Tangga

Pemulihan ekonomi pasca krisis memiliki karakter berlapis. Indikator makro seperti PDB, stabilitas fiskal, dan neraca perdagangan merespons cepat terhadap stimulus kebijakan, perbaikan permintaan global, dan siklus harga komoditas. Rumah tangga pulih melalui kanal yang berbeda, terutama pendapatan kerja, kualitas pekerjaan, inflasi biaya hidup, dan kemampuan membangun kembali tabungan.

Pandemi COVID-19 menciptakan guncangan terus-menerus pada pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Banyak rumah tangga kehilangan pekerjaan formal atau mengalami penurunan jam kerja (setengah menganggur). Pada saat yang sama, inflasi pangan dan energi meningkatkan tekanan biaya hidup. artinya pemulihan PDB tidak otomatis memulihkan tekanan ekonomi rumah tangga.

Fenomena tersebut merupakan pola umum pasca krisis, bukan karakteristik khusus Indonesia. Pada banyak negara, pemulihan output terjadi lebih cepat dibanding pemulihan pendapatan riil dan akumulasi aset rumah tangga. Menyimpulkan bahwa ketidaksinkronan ini menandakan kegagalan pertumbuhan berarti mengabaikan urutan pemulihan yang secara empiris sering terjadi.

Penyusutan kelas menengah = gagal sejahtera?

Analisa yang menggunakan definisi kelas menengah berbasis konsumsi, dengan ambang tertentu di atas garis kemiskinan hanya berguna untuk pemetaan sosial, tetapi memiliki kurang kuat jika diperlakukan sebagai indikator kesejahteraan struktural.

Perpindahan rumah tangga dari kategori kelas menengah ke kelas yang lebih rentan sering mencerminkan penurunan ketahanan konsumsi akibat inflasi dan ketidakstabilan pendapatan. Rumah tangga tersebut masih berada di atas garis kemiskinan, tetapi kehilangan ruang aman untuk menyerap guncangan. Cara membaca angka statistik ini tidak tepat bila selalu diartikan penurunan drastis dalam kondisi hidup sehari-hari.

Bisa dikatakan bahwa penyusutan kelas menengah menunjukkan pelemahan ketahanan, bukan hilangnya kemakmuran secara menyeluruh. Membaca hal ini sebagai “pertumbuhan tidak menghasilkan kesejahteraan” termasuk pada “partial thinking” cenderung menyederhanakan dan gegabah dalam menyimpulkan.

Inflasi + kualitas pekerjaan = keterlambatan pemulihan rumah tangga

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi ditopang oleh konsumsi domestik, ekspor komoditas, dan investasi. Setiap sumber pertumbuhan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan rumah tangga.

Pertumbuhan berbasis komoditas dan sektor padat modal meningkatkan output dan penerimaan negara, tetapi hanya sedikit menciptakan lapangan kerja untuk kelas menengah. Pemulihan lapangan kerja banyak terjadi di sektor jasa informal dan semi-formal dengan produktivitas rendah. Kondisi ini menghasilkan pemulihan pekerjaan tanpa pemulihan pendapatan yang stabil.

Inflasi memperkuat tekanan tersebut. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan perumahan menggerus pendapatan riil rumah tangga menengah bawah. Rumah tangga yang sebelumnya memiliki tabungan menggunakannya untuk mempertahankan konsumsi dasar (sebagai buffer belaka), sehingga posisi keuangan melemah meskipun ekonomi agregat tumbuh.

Kombinasi antara kualitas pekerjaan yang stagnan dan tekanan inflasi menjelaskan mengapa pemulihan rumah tangga tertinggal dari pemulihan makro. Singkatnya ada masalah pada imbas pertumbuhan, bukan kegagalan pertumbuhan.

Kemiskinan stabil dan kerentanan meningkat tidak saling meniadakan

Tingkat kemiskinan yang bertahan sering dipertentangkan dengan meningkatnya kerentanan ekonomi. Pertentangan ini keliru secara konseptual. Garis kemiskinan dirancang untuk mengidentifikasi deprivasi ekstrem, bukan untuk menangkap seluruh spektrum risiko ekonomi.

Meningkatnya kelompok rentan menunjukkan banyak rumah tangga berada dekat dengan garis kemiskinan dan sensitif terhadap guncangan tambahan. Stabilnya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa perlindungan dasar bekerja dalam mencegah kejatuhan ke deprivasi ekstrem. Kedua indikator ini menggambarkan lapisan realitas yang berbeda.

Masalah kebijakan muncul ketika kerentanan tidak ditangani sebagai sinyal peringatan dini. Dalam konteks ini, kebijakan sosial perlu bergeser dari sekadar menjaga angka kemiskinan (misalnya bansos) menuju penguatan ketahanan rumah tangga kelas menengah ke atas.

Kelas menengah sebagai penyerap guncangan pasca COVID-19

Struktur sosial Indonesia menempatkan kelas menengah sebagai penyerap guncangan utama. Kelompok miskin menerima perlindungan sosial langsung. Kelompok atas memiliki aset dan multi-income. Kelas menengah berada di antara keduanya dengan paparan risiko tinggi dan perlindungan terbatas.

Dalam situasi krisis, kelas menengah menyesuaikan konsumsi, mengurangi tabungan, dan menerima penurunan kualitas hidup untuk menghindari jatuh ke kemiskinan. Mekanisme ini menjaga stabilitas sosial dan statistik kemiskinan, tetapi melemahkan ketahanan kelas menengah itu sendiri.

Fenomena ini menjelaskan mengapa tekanan terbesar terlihat di tengah distribusi pendapatan. Simpulannya bukan indikasi kegagalan pertumbuhan, melainkan konsekuensi distribusi risiko pasca krisis.

Dari pertumbuhan ke ketahanan, Apa Resep Pemerintah? 

Jika pertumbuhan ekonomi dinilai dari kemampuannya memulihkan PDB dan stabilitas makro, Indonesia pasca pandemi menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Namun, jika tujuan kebijakan diperluas ke ketahanan rumah tangga, maka fokus kebijakan perlu disesuaikan.

Masalah utama terletak pada konversi pertumbuhan menjadi ketahanan ekonomi mikro. Ini mencakup stabilitas konsumsi dasar, kesehatan, dan kapasitas manusia jangka panjang. Argumen ini menjadi dasar arah kebijakan sosial dalam Asta Cita sebagai respons terhadap masalah transmisi pertumbuhan (baca: distribusi pendapatan).

Makan Bergizi Gratis: intervensi konsumsi dasar dan produktivitas jangka panjang

Program makan bergizi gratis sering dibaca sebagai kebijakan bantuan sosial berbasis konsumsi. Pembacaan ini kurang tepat jika dilihat dari perspektif ketahanan rumah tangga dan produktivitas jangka panjang.

Program ini berfokus pada stabilisasi konsumsi gizi anak dan ibu rumah tangga di tengah tekanan inflasi pangan. Dengan menyediakan asupan gizi minimum yang terjamin, rumah tangga dapat mengalokasikan sumber daya terbatas mereka ke kebutuhan lain tanpa mengorbankan kualitas nutrisi.

Setelah melewati pandemi, konsumsi dasar butuh distabilkan agar berfungsi sebagai penyangga pada turunnya kesejahteraan. Program ini mengurangi risiko trade-off antara makanan bergizi dan kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan.

Intervensi gizi hakekatnya memperkuat modal manusia. Anak dengan status gizi yang lebih baik memiliki capaian pendidikan dan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Efek ini tidak langsung tercermin dalam PDB jangka pendek, tetapi menentukan kualitas pertumbuhan di masa depan. Beberapa argumen ekonom peraih nobel mengisyaratkan bahwa investasi ini jauh lebih murah tinimbang fokus menyelesaikan problem sesat.

Pemeriksaan kesehatan gratis dan restrukturisasi ekosistem kesehatan: menurunkan risiko ekonomi rumah tangga

Biaya kesehatan merupakan salah satu sumber utama kerentanan ekonomi rumah tangga. Penyakit yang tidak terdeteksi atau ditangani sejak dini sering mendorong rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan melalui pengeluaran kesehatan katastropik.

Pemeriksaan kesehatan gratis berfokus pada deteksi dini dan pencegahan, dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya kesehatan jangka menengah sekaligus menjaga kapasitas kerja individu. Ketahanan rumah tangga meningkat bila rakyat sehat, otomatis pendapatannya juga stabil.

Restrukturisasi ekosistem kedokteran dan kesehatan melengkapi intervensi ini. Fokusnya pada distribusi tenaga medis, integrasi layanan primer, dan penguatan sistem rujukan. Dengan sistem kesehatan yang lebih merata dan preventif, risiko ekonomi akibat penyakit dapat ditekan. Ini lebih systemic dibanding bagi-bagi beras Bulog.

Masalah transmisi pertumbuhan bisa dibantu melalui kanal kesehatan. Pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya fiskal, sementara reformasi kesehatan memastikan sumber daya tersebut mengurangi risiko rumah tangga (rakyat sehat, artinya gampang cari uang), artinya memaksimalkan daya tahan tadi, bukan hanya meningkatkan output sekadarnya.

Sekolah rakyat: investasi kapasitas manusia dan mobilitas jangka panjang

Sekolah rakyat sering dipersepsikan sebagai program pendidikan alternatif. Padahal program ini berfungsi sebagai investasi kapasitas manusia bagi kelompok yang paling rentan terhadap transmisi pertumbuhan yang lemah.

Sekolah rakyat berfokus pada akses pendidikan dasar dan keterampilan fungsional bagi anak dari keluarga rentan. Dengan mengurangi biaya langsung dan tidak langsung pendidikan, rumah tangga dapat mempertahankan partisipasi sekolah tanpa mengorbankan konsumsi dasar. Prabowo memperbaiki problem ini justru dari “brutal facts” yang ada.

Pendidikan selalu berperan sebagai investasi jangka panjang yang nantinya menjadi penggerak utama mobilitas sosial. Rumah tangga yang saat ini berada dalam kondisi rentan memperoleh peluang lebih besar keluar dari perangkap pekerjaan berproduktivitas rendah. Intervensi ini menjawab masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan percepatan pertumbuhan.

Membaca Asta Cita dalam kerangka ketahanan, bukan populisme

Ketiga pekerjaan jangka panjang dan mendasar tersebut memiliki kesamaan logika kebijakan. Semuanya berfokus pada penguatan konsumsi dasar, kesehatan, dan kapasitas manusia. Ketiganya menarget kelompok yang berada di antara kemiskinan dan keamanan ekonomi penuh.

Hal ini konsisten dengan diagnosa sebelumnya, bahwa masalah utama Indonesia pasca pandemi terletak pada ketahanan rumah tangga, bukan pada laju pertumbuhan. Asta Cita menempatkan intervensi sosial sebagai jembatan antara stabilitas makro dan kesejahteraan mikro.

Artinya ketiga kebijakan ini mesti dibaca sebagai pengakuan atas kegagalan pertumbuhan yang mengabaikan konteks tersebut. Serangkaian program ini justru memanfaatkan ruang fiskal dari pertumbuhan untuk memperbaiki transmisi kesejahteraan yang bermasalah tadi.

Narasi “growth without prosperity” menyederhanakan hubungan antara pertumbuhan dan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa pemulihan makro dan pemulihan rumah tangga berjalan pada lintasan yang berbeda. Tekanan pada kelas menengah mencerminkan pelemahan ketahanan, bukan kegagalan kemakmuran secara keseluruhan.

Mustinya PEPS melihat arah kebijakan pemerintah yang menekankan gizi, kesehatan, dan pendidikan tadi justru memiliki dasar teknokratik yang jelas. Kebijakan tersebut berfokus pada stabilisasi konsumsi dasar, pengurangan risiko ekonomi, dan peningkatan kapasitas manusia. Proven pada jangka pendek sekaligus menyelesaikan akar masalah dalam jangka panjang.

Pendekatan “strategi dorongan besar” ini jelas akan menjaga pertumbuhan sebagai fondasi, sekaligus memperbaiki mekanisme distribusi manfaatnya. Dengan memperbaiki “cara membaca data” dan kebijakan melalui kerangka ketahanan, diskursus publik dapat bergerak dari narasi konfrontatif menuju evaluasi kebijakan yang lebih presisi dan relevan.

Akhirnya izinkan saya menukil opini Joseph Stiglitz peraih Nobel ekonomi 2001, ia mengatakan: “What we measure affects what we do. If we measure the wrong thing, we do the wrong thing.” (*/Adv)

*) Praktisi Bisnis, Fungsionaris Kadin Indonesia

Komentar