Kabut Asap Karhutla Meluas ke Malaysia, Prabowo Sebut Hujan Solusi Terakhir

Karhutla di Kalimantan. (Foto: Instagram @diazborneo)

Radarsuara.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan meminta masukan para ahli untuk menangani kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo juga menyebut hujan sebagai solusi akhir untuk memadamkan api, sementara kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia hingga meluas ke Malaysia dan Singapura.

“Masalah asap nanti kita minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya,” kata Prabowo di Istana Merdeka, dikutip dari situs Sekretariat Presiden, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menuai sorotan dari sejumlah pakar lingkungan dan pegiat masyarakat sipil. Mereka menilai penanganan karhutla belum efektif, meskipun pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan pemadaman mencapai lebih dari 80%.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan klaim tersebut mudah dipatahkan dengan melihat kondisi kabut asap yang masih pekat di sejumlah wilayah.

Menurut Uli, kebakaran di kawasan gambut tidak cukup ditangani melalui pemadaman api di permukaan. Api dapat terus membara di lapisan bawah tanah sehingga asap tetap dihasilkan meskipun api di permukaan terlihat padam.

“Apinya mungkin padam, tapi asapnya masih ada kan? Artinya yang terbakar itu bagian bawah \[permukaan gambut\]. Jadi memadamkan api adalah satu bagian yang sebenarnya tidak bisa dipakai atau menjadi penentu apakah asap di satu wilayah bisa terselesaikan,” ujar Uli.

Ia juga menilai pemerintah perlu membuka peluang menerima bantuan dari negara tetangga untuk memperkuat upaya pemadaman.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut negaranya telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia. Namun, menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut belum mendapat respons dari pemerintah Indonesia.

Dampak kabut asap yang meluas turut mendorong Malaysia mengangkat persoalan tersebut dalam forum regional.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan akan membawa isu kabut asap lintas batas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, pada November mendatang.

Ia menilai kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme penanganan bencana alam ASEAN yang berlaku saat ini.

Di Malaysia, sejumlah sekolah dan institusi pendidikan di Johor bahkan memperpanjang penutupan hingga 16 Oktober 2026 akibat memburuknya kualitas udara.

Sementara itu, di Indonesia, empat organisasi sipil dan seorang warga Kalimantan Barat mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Prabowo dan 26 pejabat lainnya terkait penanganan karhutla.

Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, mengatakan kebakaran dan kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar-mengajar, transportasi, serta kesehatan warga.

“Jadi akibat dari asap ini juga banyak sekali warga yang terkena infeksi saluran pernapasan, paru-paru, dan penyakit lain,” kata Glorio kepada BBC News Indonesia.

Para penggugat meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak percepatan pemadaman, pemulihan lingkungan, pemberian layanan kesehatan gratis bagi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyebut masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan sedang ditangani petugas di lapangan.

Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah provinsi, dengan luasan terbesar berada di Kalimantan Tengah. BNPB mencatat kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, mencapai 513,89 hektare.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklaim tingkat keberhasilan pemadaman karhutla di Indonesia rata-rata mencapai lebih dari 80% dari luas lahan yang terbakar setiap hari.

Pemerintah juga mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk operasi pemadaman darat serta melakukan operasi udara melalui pengeboman air atau water bombing.

Namun, pakar lingkungan dari Universitas Palangka Raya, Kitso Kusin, menilai upaya tersebut belum efektif sepenuhnya. Menurut dia, api kerap kembali menyala di lokasi yang sama karena petugas meninggalkan area setelah api terlihat padam.

Kitso menyarankan agar pemadaman dilakukan secara berkelanjutan dengan pergantian tim hingga api benar-benar padam. Ia juga menyoroti keterbatasan sumur bor dan sumber air di lokasi rawan kebakaran yang membuat petugas bergantung pada mobil tangki.

Pakar ekologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB), Elham Sumarga, menambahkan bahwa kebakaran di lahan gambut yang mengering lebih sulit ditangani karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah.

Menurut Elham, kombinasi kondisi gambut yang terdegradasi dan fenomena El Nino membuat kebakaran tahun ini lebih sulit dipadamkan secara tuntas. Ia juga menilai pemerintah terlambat melakukan langkah pencegahan.

Hingga pertengahan Oktober 2026, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah Kalimantan Barat pun memperpanjang masa tanggap darurat karhutla hingga 18 Oktober 2026 karena masih ditemukan titik api di sejumlah daerah.

Glorio Sanen menilai pemerintah tidak seharusnya hanya mengandalkan hujan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Bencana ini kan karena konsesi izin yang diberikan terus-terusan. Ketika bermasalah, masak kami harus menunggu hujan baru pemerintah mengatakan kita selamat dari kabut asap? Kalau begitu, apa kerja pemerintah?” ujarnya.

Editor: Mahipal