Sinergi Indonesia-Jepang Dorong Biochar untuk Kredit Karbon dan Pertanian Regeneratif

Sinergi Indonesia-Jepang Dorong Biochar untuk Kredit Karbon dan Pertanian Regeneratif. (Foto: Istimewa)

Radarsuara.com - Indonesia memiliki peluang ekonomi dari perdagangan karbon melalui pengembangan pertanian berbasis biochar yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Biochar yang dihasilkan dari limbah pertanian mampu menyimpan karbon dalam tanah selama puluhan tahun sehingga tidak terlepas ke atmosfer.

“Petani yang menerapkan teknologi biochar layak mendapat benefit ekonomi karena turut menekan laju perubahan iklim,” kata Phil Rickard, Executive Director Asosiasi Biochar Internasional Indonesia (ABII), pada Workshop on Carbon Credit Methodology to Strengthen Agricultural Extension on Applying Biochar for Land and Regenerative Agriculture di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan pertanian harus mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Pertanian regeneratif menjadi salah satu pendekatan untuk menghadapi perubahan iklim, menjaga kesehatan tanah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan produktivitas jangka panjang.

Pada kesempatan lain, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan peluang tersebut semakin disadari oleh pemerintah Indonesia dan Jepang yang terus mendorong pertanian regeneratif berbasis biochar.

“Fokus pertanian regeneratif adalah meningkatkan kesehatan tanah agar mampu menopang pertanian berkelanjutan sekaligus menguntungkan petani. Biochar menjadi teknologi penting untuk memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan produksi, dan mendukung mitigasi perubahan iklim,” ujar Idha.

Menurutnya, isu kredit karbon kini menjadi perhatian global agar setiap negara yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim memperoleh manfaat yang adil. Dalam konteks tersebut, biochar berperan menyimpan karbon dari residu pertanian sehingga tidak terlepas ke atmosfer.

Karena itu, metode perhitungan kredit karbon menjadi aspek penting yang harus dikuasai Indonesia. “Pemerintah harus memanfaatkan momentum ini agar sistem kredit karbon yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Idha.

Berdasarkan data, apabila limbah biomassa pertanian kering Indonesia yang mencapai 21.944.661 ton per tahun diolah menjadi biochar, potensinya dapat menyerap karbon organik hingga 883.585 ton per tahun. Limbah kelapa sawit, termasuk hasil peremajaan tanaman tua, menjadi salah satu sumber bahan baku terbesar.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai metodologi tersebut, pemerintah Indonesia dan Jepang menggelar workshop secara hybrid di Ra Suites Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti sekitar 75 peserta dari Indonesia dan Jepang yang berasal dari unsur pemerintah, penyuluh pertanian, peneliti, akademisi, industri biochar, pengembang proyek karbon, sektor swasta, organisasi internasional, serta perwakilan negara-negara ASEAN secara daring.

Workshop diselenggarakan oleh BPPSDMP Kementerian Pertanian bekerja sama dengan National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Jepang dan Ritsumeikan University Jepang, dengan dukungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Penyuluh Pertanian Ahli Utama, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa metodologi yang tepat menjadi dasar penyusunan regulasi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan biochar di Indonesia.

Menurut Dedi, sektor pertanian di berbagai negara, termasuk ASEAN, menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lahan, dan penurunan kesuburan tanah.

“Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi produktivitas pertanian, tetapi juga keberlanjutan sumber daya lahan. Biochar merupakan salah satu inovasi yang dapat mendukung pertanian regeneratif,” ujarnya.

Biochar merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui proses pirolisis atau pemanasan bahan organik dengan oksigen terbatas. Penggunaannya dapat meningkatkan retensi hara, kapasitas menahan air, dan memperbaiki sifat tanah. Selain itu, karbon yang tersimpan dalam biochar dapat bertahan dalam tanah dalam jangka panjang sehingga memiliki nilai dalam skema kredit karbon.

Dedi menambahkan, pengembangan kredit karbon tidak cukup hanya dengan memproduksi dan mengaplikasikan biochar. Diperlukan metodologi yang jelas agar manfaat pengurangan maupun penyerapan emisi dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi secara kredibel.

“Dalam konteks ini, penyuluh pertanian memiliki peran penting untuk menjelaskan manfaat biochar kepada petani dengan bahasa yang mudah dipahami,” katanya.

Penyuluh diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan biochar, tetapi juga mampu menjelaskan kaitannya dengan pengelolaan tanah berkelanjutan, pertanian regeneratif, dan peluang dari pasar karbon. Karena berada paling dekat dengan petani, penyuluh menjadi penghubung utama antara inovasi, kebijakan, dan praktik di lapangan.

Sistem Kredit Karbon Indonesia

Selain membahas biochar, workshop juga mengulas perkembangan pasar karbon dan kerangka kebijakan kredit karbon di Indonesia. Peserta memperoleh informasi mengenai regulasi yang berlaku, metodologi yang telah disetujui, perkembangan terkini, serta arah kebijakan ke depan.

Pembahasan juga mencakup harmonisasi dan pengakuan metodologi kredit karbon Indonesia, termasuk aspek measurement, reporting, and verification (MRV) serta kelembagaan pendukungnya.

Narasumber yang hadir antara lain Phil Rickard dari Asosiasi Biochar Indonesia-Internasional; Dr. Kuwahata Kenya dari NARO Jepang; Prof. Dedi Nursyamsi dari Kementerian Pertanian; Prof. Fahmudin Agus dari BRIN; Saito Tetsuya dari Nippon Koei Jepang; Hara Takafumi dari NARO; Prof. Widowati dari Asosiasi Biochar Indonesia Internasional; Dr. Hanifrahmawan Sudibyo dari Universitas Gadjah Mada; Yuventius Nicky dari PT Bhetochar Energi Nusantara; serta Dr. Theerawut dari Departemen Pertanian Thailand.

Belajar dari Jepang

Kerja sama Indonesia dan Jepang menjadi bagian penting dalam workshop ini. Jepang memiliki pengalaman dalam pengembangan biochar yang terintegrasi dengan upaya pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya pertanian.

Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, mulai dari teknologi produksi, standar kualitas biochar, penerapan di tingkat petani dan perusahaan, hingga metode pengukuran dalam proyek karbon.

Workshop juga membahas ASEAN Biochar Guideline dan perspektif regional pengembangan biochar. Dengan demikian, forum ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengalaman, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

Kolaborasi Regional

Pengembangan biochar dan kredit karbon memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan dan tata kelola, peneliti menyediakan landasan ilmiah, industri mengembangkan teknologi dan model bisnis, sementara penyuluh mendampingi implementasi di lapangan.

Melalui forum ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN diharapkan memperkuat jejaring kerja sama dengan Jepang dalam pengembangan pertanian rendah karbon. Hasil yang diharapkan antara lain meningkatnya pemahaman mengenai biochar dan metodologi kredit karbon, meningkatnya kapasitas penyuluh, serta bertambahnya pertukaran pengalaman dan praktik baik antarnegara.

Workshop ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk kerja sama regional dan program peningkatan kapasitas di masa depan. Dengan demikian, biochar tidak hanya berfungsi sebagai pembenah tanah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pertanian yang produktif, tangguh, dan rendah karbon. (Adv/*)

Komentar