Potensi Ekonomi Terkendala: Pengawasan di Margamulya Soroti Kesiapan UMKM dan Infrastruktur
Friday, 17 April 2026 14:18 WIB
Ade Puspitasari Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat
Radarsuara.com - KOTA BEKASI – Upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat digelar di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kegiatan yang melibatkan jajaran warga, petugas keamanan lingkungan atau linmas, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW 01 ini dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan dan pelayanan yang diberikan, sekaligus mendengar aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan bersama ini mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang teridentifikasi pada dua sektor utama, yaitu perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menjadi perhatian bersama mengingat keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan kemajuan wilayah setempat.
Pembinaan UMKM Belum Maksimal, Hambatan Akses dan Pemasaran Jadi Kendala Utama
Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah belum berjalannya pembinaan dan pendampingan yang optimal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Berdasarkan hasil pemantauan, kendala yang dihadapi pelaku usaha mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesulitan dalam mengakses permodalan, keterbatasan pemahaman terkait pengurusan legalitas usaha, hingga rendahnya kemampuan dalam mengelola usaha secara profesional.
Tidak hanya itu, para pelaku usaha kecil juga menyampaikan bahwa mereka masih sulit memperoleh informasi mengenai berbagai program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, perluasan jangkauan pemasaran produk juga menjadi tantangan tersendiri yang belum terpecahkan dengan baik.
Kondisi ini ternyata berdampak langsung pada daya saing produk yang dihasilkan. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kelurahan, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga sekitar yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Marga Mulya, Makpudin, menyatakan bahwa pihaknya menyadari sepenuhnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayahnya.
“Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku usaha. Hambatan akses permodalan, legalitas, hingga pemasaran memang menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kami berkomitmen untuk terus berupaya menjembatani kebutuhan mereka dengan program-program yang ada, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar solusi yang diberikan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Makpudin.
Keterbatasan Sumber Daya Hambat Kinerja Pelayanan Pemerintahan
Selain permasalahan di bidang ekonomi, kegiatan pengawasan ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam kapasitas sumber daya dan sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Perwakilan dari RT dan RW menuturkan bahwa dukungan anggaran operasional yang tersedia, serta pembinaan terkait tata kelola administrasi masih sangat terbatas jumlahnya.
Akibat dari kondisi tersebut, kemampuan untuk merespons berbagai kebutuhan masyarakat menjadi kurang optimal. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek pelayanan, seperti kemudahan pengurusan perizinan usaha kecil, upaya pengelolaan lingkungan yang baik, serta program-program untuk memperkuat perekonomian yang berbasis pada potensi lokal.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 2, Ade Puspitasari, yang turut terlibat dalam kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kegiatan pengawasan bersama seperti ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan. Saya melihat bahwa meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, namun dukungan sumber daya, anggaran, dan pembinaan masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Sebagai wakil rakyat, saya akan mengawal temuan ini, menyampaikannya dalam forum yang tepat, dan berupaya mendorong adanya kebijakan serta dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk Kelurahan Marga Mulya. Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata,” tegas Ade Puspitasari.
Perlunya Sinergi dan Koordinasi yang Lebih Kuat
Berbagai temuan yang terungkap dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Semua pihak sepakat bahwa diperlukan upaya yang lebih terarah dalam hal pembinaan, pengawasan, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pihak pengelola kelurahan, dan seluruh unsur yang ada di tingkat kewilayahan.
Langkah-langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya yang menjadi lingkup kerja Komisi II, dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diharapkan dengan adanya perhatian dan tindak lanjut yang tepat, permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga potensi yang dimiliki Kelurahan Marga Mulya dapat dikembangkan secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warganya.
Editor: Jael
Komentar
You must login to comment...Be the first comment...
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor
1134/DP-Verifikasi/K/X/2023