Langsung ke berita
Jumat, 20 November 2026
Tentang KamiRedaksi
Pusat Berita Terpercaya
Nasional

Pakar Buka Suara Soal Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

12 jam yang lalu
Pakar UB buka suara soal relokasi badak Jawa. (Foto: Kementerian kehutanan RI)

Radarsuara.com - Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo mendapat perhatian pakar Universitas Brawijaya (UB). Relokasi dinilai memungkinkan dilakukan secara ilmiah, tetapi harus didahului kajian menyeluruh terkait kelayakan habitat, kesehatan satwa, hingga aspek hukum.

Dosen Program Studi Kehutanan UB, Ir. Mokhamad Asyief Khasan Budiman, menjelaskan Alas Purwo secara historis termasuk wilayah persebaran alami Badak Jawa. Berdasarkan catatan sejarah, spesies tersebut pernah tersebar dari anak benua India hingga sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Sumatra dan Jawa.

Namun, populasi Badak Jawa terus mengalami penyusutan akibat perburuan, kehilangan habitat, fragmentasi lanskap, serta tekanan aktivitas manusia. Untuk subspesies Rhinoceros sondaicus sondaicus yang kini berada di Ujung Kulon, persebaran historisnya diketahui mencapai wilayah timur Pulau Jawa.

Meski demikian, Asyief mengingatkan bahwa riwayat keberadaan Badak Jawa di suatu kawasan tidak serta-merta menjamin wilayah tersebut masih layak menjadi habitatnya saat ini.

“Kita perlu membedakan antara pernah menjadi habitat dan masih layak menjadi habitat saat ini,” kata Asyief, dikutip dari situs resmi Universitas Brawijaya, Kamis, 19 november 2026.

Menurutnya, kelayakan Alas Purwo harus dinilai berdasarkan sejumlah faktor, mulai dari ketersediaan pakan dan sumber air, ruang jelajah, daya dukung lingkungan, hingga keamanan kawasan. Risiko relokasi juga perlu diperhitungkan karena proses pemindahan dapat memicu stres, kesulitan memperoleh pakan, gangguan reproduksi, bahkan kematian.

Selain itu, kehadiran badak dari kawasan lain berpotensi menimbulkan persaingan dengan satwa lokal. Risiko penularan penyakit dan parasit juga menjadi persoalan yang perlu diantisipasi sebelum pemindahan dilakukan.

Dari perspektif kesehatan satwa, dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, drh. Andreas Bandang Hardian, MVSc., menyoroti perbedaan karakteristik iklim antara Alas Purwo dan kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, Alas Purwo memiliki kondisi lokal yang lebih kering dengan tingkat kelembapan lebih rendah dibandingkan wilayah barat Pulau Jawa.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan adaptasi fisiologis Badak Jawa, termasuk perilaku alaminya seperti berkubang di lumpur.

“Sepengalaman saya mengunjungi Alas Purwo dan area taman nasional sekitar Ujung Kulon, Alas Purwo cenderung memiliki iklim lokal yang kering dengan kelembapan lebih rendah sehingga kemungkinan mengakomodasi perilaku alami badak seperti berkubang di lumpur menjadi rendah,” jelas Bandang.

Ia juga mengingatkan risiko gangguan kesehatan akibat stres selama perjalanan dan proses adaptasi di habitat baru. Persoalan lainnya adalah keterbatasan data medis satwa liar endemik Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memastikan kondisi kesehatan badak sebelum dipindahkan.

“Banyak satwa liar endemik Indonesia yang belum memiliki interval referensi medis normal, sehingga untuk menentukan sehat tidaknya hewan secara klinis pun masih menjadi tantangan di lapangan,” kata Bandang.

Karena itu, pemeriksaan klinis secara menyeluruh dinilai penting sebelum translokasi dilakukan. Bandang mencontohkan pengalaman pemindahan Badak Mustofa pada 2025 sebagai pelajaran mengenai pentingnya pemeriksaan medis komprehensif berdasarkan interval referensi medis pratranslokasi.

Sementara itu, Asyief menyebut terdapat enam kajian utama yang harus diselesaikan sebelum relokasi Badak Jawa dilakukan. Keenamnya meliputi biogeografi historis, kesesuaian habitat, populasi dan genetika, interaksi ekologis, kesehatan satwa, serta aspek sosial dan keamanan kawasan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemindahan Badak Jawa bukan sekadar kegiatan teknis memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Relokasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah maupun ekologis.

“Ini merupakan tindakan konservasi strategis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis sekaligus hukum,” pungkasnya.

Editor: Mahipal

 

Komentar

You must login to comment...