Internasional

Donald Trump Bubarkan Departemen Pendidikan AS, Kenapa?

Monday, 24 March 2025 08:10 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. (Foto: Instagram @wallstreetmemoir)

---

Radarsuara.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif untuk menghapus Departemen Pendidikan, mengembalikan wewenang atas pendidikan ke negara bagian dan komunitas lokal.

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menutup departemen tersebut. 

"Menteri Pendidikan harus, sejauh mungkin dan diizinkan oleh hukum, mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan wewenang atas pendidikan kepada negara bagian dan komunitas lokal sambil memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tidak terputus yang diandalkan oleh masyarakat Amerika," demikian bunyi perintah tersebut, sebagaimana dikutip dari White House, Senin, 24 Maret 2025.

Perintah itu juga menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan federal harus mematuhi hukum federal serta kebijakan administrasi, termasuk penghentian diskriminasi tersembunyi di balik program "keberagaman, kesetaraan, dan inklusi" atau program lain yang dianggap mempromosikan ideologi gender.

Trump beralasan kebijakan ini diperlukan karena kegagalan sistem pendidikan federal dalam meningkatkan kualitas akademik siswa. Ia juga menyoroti besarnya dana yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan, terutama selama pandemi Covid-19. 

"Uang ini sebagian besar didistribusikan oleh salah satu lembaga Kabinet terbaru, Departemen Pendidikan, yang telah ada kurang dari seperlima dari sejarah bangsa kita," bunyi perintah eksekutif tersebut.

Departemen Pendidikan AS sendiri dibentuk pada tahun 1979 oleh Presiden Jimmy Carter, dengan dukungan kuat dari serikat guru terbesar di negara itu. 

Sejak berdiri, departemen ini mengelola anggaran besar tetapi dikritik karena memperkuat birokrasi tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Trump menegaskan bahwa penutupan departemen ini akan memberi peluang lebih besar bagi anak-anak dan keluarga mereka untuk keluar dari sistem yang dianggap gagal. Saat ini, skor membaca dan matematika siswa Amerika berada di titik terendah dalam sejarah. 

Asesmen Nasional Kemajuan Pendidikan terbaru menunjukkan bahwa 70 persen siswa kelas 8 tidak mencapai tingkat kemahiran dalam membaca, dan 72 persen tidak mencapai tingkat kemahiran dalam matematika.

"Pada akhirnya, fungsi utama Departemen Pendidikan dapat, dan harus, dikembalikan kepada negara bagian," pungkas Trump.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari kelompok konservatif yang menilai sistem pendidikan AS selama ini tidak efektif. Presiden Heritage Foundation, Kevin Roberts, menilai miliaran dolar yang dialokasikan untuk pendidikan tidak memberikan hasil maksimal.

"Selama beberapa dekade, departemen ini telah mengalirkan miliaran dolar uang pembayar pajak ke dalam sistem yang gagal—sistem yang mengutamakan indoktrinasi kiri daripada keunggulan akademik, sementara prestasi siswa stagnan dan Amerika semakin tertinggal," katanya.

Sebaliknya, kebijakan ini ditentang oleh berbagai kelompok yang khawatir akan dampaknya terhadap pendidikan publik, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Presiden NAACP, Derrick Johnson, menyebut langkah ini sebagai keputusan yang merugikan anak-anak miskin dan pedesaan.

"Ini adalah hari yang kelam bagi jutaan anak Amerika yang bergantung pada pendanaan federal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang berada di komunitas miskin dan pedesaan dengan orang tua yang memilih Trump," ujarnya.

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-N.Y.) juga mengecam kebijakan ini, menyebutnya sebagai "perebutan kekuasaan yang tirani" dan "salah satu langkah paling merusak dan menghancurkan yang pernah diambil Donald Trump."

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Linda McMahon berjanji akan tetap memberikan layanan penting serta bekerja sama dengan negara bagian untuk memastikan transisi kebijakan yang sah dan teratur.

Kelompok penentang kebijakan ini, termasuk Democracy Forward, bersiap untuk mengajukan tuntutan hukum guna menentang keputusan Trump. 

Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan di bawah Presiden George W. Bush, Margaret Spellings, menyatakan skeptis terhadap efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di AS.

Editor: Mahipal

DONALD TRUMP AMERIKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN BERITA INTERNASIONAL AS

Komentar

You must login to comment...